SEMARANG — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sabtu 15 November 2008, kembali mendatangi Polwiltabes Semarang dan Polda Jateng. Mereka mendesak aparat kepolisian serius menangani kasus nikah bawah umur yang dilakukan miliader asal Kabupaten Semarang, H. Pujiono Cahyo Widianto alias Syeh Puji dengan bocah 12 tahun, Lutviana Ulfa.
Sehari sebelumnya, sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga melakukan hal sama. Mereka terdiri atas aktivis JPY (Jejaring Perempuan Yogyakarta), KJHAM (Kajian Jender dan Hak Asasi Manusia), dan KPPA (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak).
Ketua KPAI Masnah Sari SH datang bersama timnya. Mereka menyerahkan surat berisi laporan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Syeh Puji terhadap Ulfa. Surat tersebut diterima oleh perwira jaga Ditreskrim Polda, AKP Khundhori.
Masnah Sari mengatakan, KPAI sebagai lembaga negara yang sah meminta Polda mencari kebenaran material dalam proses penyidikan. Polisi juga diminta melakukan pemeriksaan medis terhadap Ulfa atas keperawanannya. Ini, tegas Masnah, untuk memenuhi unsur pasal 81 (2) ketentuan pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
“Dan terhadap Syeh Puji juga perlu dilakukan pemeriksaan medis dan psikologis oleh ahli jiwa untuk memeriksa adanya kemungkinan yang bersangkutan menderita phaedofilia,” tuntut Masnah didampingi Sekretaris KPAI, Supeno.
Tak hanya itu. KPAI juga meminta penyidik memeriksa orangtua Ulfa. Sebab dimungkinkan menerima dana atau ada perjanjian tertentu dengan Syeh Puji. Hal ini untuk mencari adanya dugaan unsur human trafficking (perdagangan manusia).
“Meski dalam perkembangan kasus ini Ulfa telah dikembalikan kepada orangtuanya, bukan berarti persoalan hukum yang menyangkut Saudara Pujiono (Syeh Puji) telah selesai. Dia (Syeh Puji) harus tetap mempertanggungjawabkan secara hukum. Sebab yang dilakukannya sudah melanggar undang-undang.”
Menurut Masnah Sari, untuk menikah, warga negara Indonesia harus patuh pada hukum positif Indonesia. Yaitu UU No 1 tahun 1974. “Dalam kasus ini, kemungkinan ada tersangka lain selain Sdr Pujiono cukup besar.”
Sebab, lanjut Masnah, dimungkinkan orangtuanya atau orang-orang yang ikut membantu terjadinya perkawinan Puji-Ylfa. Puji juga dinilai melanggar UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab IV pasal 81 ayat 2.
Ditulis oleh masihperawan97 
Ditulis oleh masihperawan97 
